Polres Jembrana Gelar Simulasi Pengamanan Pilkada

 

 
 

Polres Jembrana Gelar Simulasi Pengamanan Pilkada


    PERS (Jembrana) - 07 Januari 2018, Bertempat di GOR KRESNA JAVARA Jembrana,  Polres Jembrana mengadakan latihan simulasi SISPAM KOTA Dalam rangka Pengaman Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Bali 2018, Simulasi ini di Pimpin langsung Kapolres Jembrana beserta seluruh  jajaran Polres Jembrana di hadiri oleh Gopinda Kabupaten Jembrana, Bupati Jembrana, TNI Dinas Perhubungan, Sat Pol PP, Petugas KPU, Petugas Panwaslu Jembrana. 
    Menurut Kapolres Jembrana siang ini kita melaksanakan Lab Pra Ops Operasi Mantaf Praja Agung 2018 itu sasarannya adalah pengamanan Pilgub dan Wakil Gubernur Bali 2018. selama operasi nanti dari mulai hari ini sampai dengan tanggal 27 Juni 2018, tahapan ini nanti kita kerahkan 2 per 3 kekuatan kurang lebih hampir 600 sampai 700 dari 900 personil yang dimiliki Polres Jembrana kemudian tahapan kita peragakan dari mulai pengiriman STTP, penyerahan STTP kampanye dengan ada seseorang yang tidak puas dengan Rapat Pleno penghitungan surat suara di tingkat KPU.
    Intinya dalam latihan ini 99% anggota dilapangkan nanti sudah memahami kemudian tidak kalah penting didalam peragaan huru hara prinsipnya kami gunakan peluru karet dan gas air mata dan kita tidak dianjurkan menggunakan peluru tajam agar tdk ada korban jiwa pada saat peragaan huru hara dan ini hanya simulasi, kedepan saya harapkan selama tahapan dari awal sampai akhir kita tidak menjumpai seperti yang kita peragakan sekarang.
     Bupati Jembrana menyikapi ;  simulasi ini, saya terima kasih saya sebagai Pimpinan Daerah sangat baik sekali dalam hal ini setiap tahapan - tahapan harus dilaksanakan sesuai apa yang jadi simulasi tadi dan itu pun kami berharap dari dinas terkait dari Panwaslu atau Pemerintah Daerah yang menangani Partai Politik patut juga melakukan sosialisasi seperti ini, inikan di internal Polres, kami harapkan nanti masyarakat harus tahu tentang tahapan-tahapan apa yang harus dilaksanakan dan apa yang diperbolehkan jangan sampai malah mereka nanti menolak hasil pemilihan tersebut, kami berharap sosialisasi dari KPU, PANWASLU itu lebih sering dilakukan.
   Ditempat terpisah Panitia PANWASLU kabupaten Jembrana menyampaikan tentang Prebekel atau Kepala Desa yang ikut Berpolitik, tentang Prebekel atau Kepala Desa dalam UUD No 6 2014 jadi Prebekel dan Kepala Desa dilarang berpolitik Praktis dilarang menguntungkan dan merugikan salah satu kandidat pasangan calon, dan ketentuan ini kita masih pelajari apabila memungkinkan waktu terdekat kita akan melakukan pemanggilan dan klarifikasi terhadap Prebekel yang nanti di acara deklarasi tersebut.(sbk).
 
 
 

 

 

 
Pers Indonesia